Oleh: politisimuslim | April 18, 2007

Anggaran Belanja Negara

Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum, tiap satu tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran belanja tersebut dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara tahun sekian. Kemudian dikukuhkan oleh parlemen, dan dijadikan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Pembahasan pasal-pasal angaran tersebut mulai dari pasal per pasal, berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pasal. Masing-masing pasal dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, dimana pendapat tentang pasal tersebut dianggap sebagai meliputi keseluruhan, bukan tiap bagian pasal tersebut, sehingga apabila diterima atau ditolak oleh parlemen, maka pasal-pasal tersebut diterima dan ditolak secara keseluruhan. Meskipun, ketika membahasnya dengan cara membahas masing-masing bagiannya berikut tiap dana yang diperlukan.
Peraturan anggaran belanja tersebut terdiri dari beberapa ayat. Diantara ayat-ayat tersebut adalah ayat yang dibuat untuk menjelaskan dana yang dipersiapkan untuk pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, ketika anggaran belanja tersebut ditetapkan. Juga ayat yang dibuat untuk menjelaskan dana yang diperkirakan sebagai pendapatan negara selama satu tahun anggaran, ketika anggaran tersebut ditetapkan. Juga dibuat ayat-ayat tentang perkiraan belanja untuk beberapa lembaga, sebagaimana ayat-ayat tentang perkiraan pendapatan dari beberapa lembaga tersebut juga dibuat. Serta dibuatlah ayat-ayat tentang subsidi menteri keuangan untuk beberapa bidang. Untuk tiap ayat dibuatlah petunjuk ke dalam lajur yang memuat kolom anggaran belanja tersebut untuk hal-hal yang dimuat oleh ayat tersebut, baik untuk pendapatan maupun pengeluaran. Berikutnya, dibuatlah istilah-istilah untuk tiap-tiap lajur, yakni pasal-pasal yang dimuat oleh suatu bab, kemudian dibuatlah untuk tiap pasal dana-dana secara global untuk istilah-istilah pasal tersebut secara keseluruhan. Atas dasar inilah, maka anggaran belanja tersebut dibuat untuk tiap tahunnya, dengan memperhatikan beberapa perbedaan menurut rinciannya dalam beberapa tahunnya, sesuai dengan fakta-fakta yang berbeda-beda, atau dengan memperhatikan beberapa perbedaan menurut rinciannya di antara negara-negara, sesuai dengan fakta-fakta yang berbeda-beda.
Sedangkan negara Islam, tidak akan membuat anggaran belanja tahunan sehingga tiap tahun selalu dibutuhkan pembuatan peraturan tentang anggaran belanja tersebut. Juga tidak perlu disodorkan kepada majelis umat, dimana pendapat mereka tentang masalah tersebut tidak perlu diminta. Hal itu, karena anggaran belanja negara yang menganut sistem demokrasi adalah peraturan (sejenis undang-undang) yang berisi bab-bab, pasal-pasal, dana-dana yang dibutuhkan, serta berupa peraturan untuk satu tahun. Sementara peraturan (sejenis undang-undang) menurut tradisi mereka, harus disahkan oleh parlemen. Oleh karena itu, masalah tersebut tidak perlu disodorkan kepada dewan parlemen. Semuanya ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh negara Islam. Sebab, pendapatan baitul mal diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara’ yang menyatakan tentang pendapatan tadi. Juga disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’ yang menyatakan tentang pengeluaran tadi. Semuanya ini merupakan hukum syara’ yang bersifat fixed, sehingga tidak membutuhkan pendatapat untuk masing-masing bab pendapatan dan pengeluaran secara mutlak, namun ia merupakan bab-bab yang fixed, yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum syara’ yang bersifat fixed.
Ini dari segi bab-bab anggaran belanja negara tersebut. Sedangkan dari segi pasal-pasal anggaran belanja, berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing pasal, serta dana-dana yang dikhususkan untuk masalah-masalah tersebut pada masing-masing pasalah, maka semuanya tadi diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah. Sebab, masalah ini merupakan masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah diserahkan oleh syara’ kepada khalifah, yang telah dia tetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Dimana perintahnya wajib dilaksanakan –baik lahir maupun batin.
Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada tempat untuk membuat anggaran belanja negara tahunan, sebagaimana yang terdapat di dalam sistem demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, istilah-istilah pasalnya, ataupun dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing istilah dan pasal tersebut. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara’ mengikuti pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian khalifah diberi wewenang untuk menetapkan pasal-pasalnya, istilah-istilahnya, serta dana-dana yang dibutuhkan untuk semuanya ketika nampak ada maslahat, tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: