Oleh: politisimuslim | April 18, 2007

Asuransi

Asuransi jiwa atau barang atau hak milik atau yang lain adalah salah satu transaksi dari transaksi-transaksi yang ada. Asuransi ini merupakan transaksi antara P.T. Asuransi dengan tertanggung (insured) dimana pihak tertanggung tersebut meminta kepada P.T. Asuransi agar memberikan janji untuk ganti rugi (baca: pertanggungan) kepada yang bersangkutan. Bisa jadi berupa barang –sebagai ganti rugi barang– yang hilang atau berupa harganya, apabila terkait dengan barang atau hak milik. Bisa jadi berupa uang, apabila terkait dengan jiwa dan sejenisnya, apabila ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang tertentu. Dan P.T. Asuransi –sebagai pihak penanggung (insurer)– tersebut menerimanya.
Disamping masalah ijab dan qabul, P.T. Asuransi tersebut berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa berupa barang yang dihilangkan, atau harga ketika terjadinya suatu peristiwa atau uang yang telah disepakatinya. Contoh, apabila barang atau mobil seseorang rusak, atau rumahnya terbakar, atau hak miliknya dicuri orang, atau meninggal dunia ataupun yang lain, dalam jangka waktu tertentu, maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebagai ganti uang tertentu yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung, dalam jangka waktu tertentu. Dari sini nampaklah, bahwa asuransi yaitu kesepakatan antara P.T. Asuransi dengan pihak tertanggung terhadap jenis asuransi dan syarat-syaratnya adalah suatu transaksi. Disamping transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak, P.T. Asuransi memberikan janji untuk mengganti, atau membayar uang tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Apabila pihak tertanggung tersebut mengalami suatu kejadian yang sesuai dengan isi point transaksi, maka P.T. Asuransi –sebagai pihak penanggung– harus mengganti barang yang rusak, atau harganya sesuai dengan harga pasar, ketika kejadian tersebut terjadi. Dan P.T. Asuransi inilah yang berhak memilih, antara membayar harganya atau mengganti barang kepada pihak tertanggung tersebut, atau kepada orang lain. Sehingga ganti rugi ini merupakan salah satu hak pihak tertanggung terkait dengan jaminan P.T. Asuransi ketika point-point yang disebutkan di dalam transaksi tersebut terjadi, yaitu apabila P.T. Asuransi tersebut mengakui haknya atau apabila mahkamah memutuskan hak tersebut.
Perseroan ini disebut dengan sebutan Asuransi. Kadang-kadang asuransi tersebut untuk kepentingan pihak tertanggung itu sendiri, atau untuk kepentingan orang lain, seperti anak-anaknya, istri dan ahli warisnya yang lain, atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung. Asuransi juga dipergunakan untuk jiwa, barang, atau suara ataupun yang lain, adalah untuk menimbulkan interest orang agar ikut terlibat dalam asuransi tersebut. Padahal, sebenarnya asuransi tersebut tidak menjamin jiwa, namun hanya menjamin resiko yang terjadi, dengan uang –sebagai pertanggungan– tertentu –yang diberikan– kepada anak-anak, istri atau ahli warisnya, atau orang ataupun kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung, apabila ia meninggal. Maka, asuransi tersebut tidak menjamin barang, mobil, hak milik serta yang lain-lain, selain menjamin resiko dengan mengganti rugi barang atau harganya, apabila barangnya, mobil atau hak miliknya atau apa saja yang menjadi miliknya mengalami kerusakan atau hilang. Oleh karena itu, hakikatnya asuransi tersebut merupakan jaminan atas terjadinya suatu resiko dengan uang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau yang lain, atau dengan ganti rugi, apabila kejadiannya berupa barang yang dia hilangkan sendiri, atau rusak, bukan jaminan bagi jiwanya ataupun hak miliknya.
Inilah fakta tentang asuransi. Dengan meneliti secara mendalam, sebenarnya nampak bahwa asuransi tersebut batil dari dua segi:
Pertama, asuransi adalah transaksi, karena asuransi tersebut merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari pihak tertanggung (insured), sedangkan qabul dari P.T. Asuransi, atau pihak penanggung (insurer). Agar transaksi tersebut sah menurut syara’, maka syarat transaksi menurut syara’ harus dipenuhi. Apabila syarat transaksi tersebut dipenuhi, maka transaksi tersebut sah. Apabila tidak, maka transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan transaksi menurut syara’ itu harus terjadi pada barang atau jasa. Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batil, sebab transaksi tersebut tidak terjadi pada sesuatu yang bisa menjadikan transaksi tersebut sah menurut syara’. Sebab, transaksi menurut syara’ bisa jadi terjadi pada barang dengan suatu kompensasi, seperti jual beli, salam, pembuatan perseroan dan sebagainya. Transaksi bisa juga terjadi pada barang dengan tanpa kompensasi apapun, seperti hadiah, atau terjadi pada jasa dengan suatu kompensasi, seperti transaksi ijarah, atau terjadi pada jasa dengan tanpa kompensasi, seperti transaksi ariyah (pinjaman). Oleh karena itu, transaksi yang syar’i itu harus terjadi pada sesuatu (barang atau jasa). Sementara transaksi asuransi tersebut tidak termasuk dalam katagori transaksi yang terjadi pada barang dan jasa, namun transaksi tersebut terjadi pada suatu janji, atau jaminan pertanggungan (probabilitas). Janji atau jaminan pertanggungan tersebut tidak bisa dianggap sebagai barang, sebab dzatnya tidak bisa pakai dan tidak bisa diambil manfaatnya. Janji tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak memanfaatkan janji itu sendiri, baik dengan penyewaan maupun peminjaman.
Adapun didapatkannya sejumlah uang berdasarkan janji tersebut, tetap tidak bisa menjadikan janji tersebut sebagai jasa, namun hanya merupakan salah satu akibat dari adanya mu’amalah. Dari sinilah, maka transaksi asuransi tersebut tidak bisa dianggap telah terjadi pada suatu barang dan jasa. Oleh karena itu, transaksi tersebut batil. Sebab, tidak memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam sebuah transaksi syar’i, agar transaksi tersebut bisa disebut sebagai sebuah transaksi.
Kedua, P.T. Asuransi –sebagai pihak penanggung (insurer)– telah memberikan janji kepada pihak tertanggung (insured) sesuai dengan syarat-syarat khusus, maka kalau ditinjau dari segi jaminan (dhoman), tentu jaminan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh syara’ berkaitan dengan masalah dhoman agar jaminan tersebut menjadi jaminan yang sah menurut syara’. Jika jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jaminan tersebut sah. Jika tidak, maka jaminan tersebut tidak sah.
Dengan mempelajari masalah jaminan yang bersifat syar’i tersebut, akan nampak hal-hal sebagai berikut:
Jaminan (dhoman) adalah pemindahan harta pihak pemjamin (dhamin) kepada pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu) dalam menunaikan suatu hak. Di dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain, harus ada dhamin (penjamin), madhmun a’hu (yang dijamin) dan madhmun lahu (yang menerima jaminan). Jaminan (dhoman) itu sendiri sebenarnya merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi apapun. Disyaratkan agar jaminan (dhoman) tersebut menjadi sah, maka jaminan (dhoman) tersebut harus terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya. Jika yang dijamin (madhmun ‘anhhu) tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta.
Adapun dalam hak yang yang akan jatuh tempo pemenuhannya, seperti seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: “Nikahlah dengan si Fulan, aku yang akan menanggung maharmu.”, maka pihak penjamin (dhamin) di sini telah memindahkan tanggungannya (hartanya) kepada yang dijamin (madhmun ‘anhu), dimana sesuatu yang menjadi tanggungan yang dijamin (madhmun ‘anhu) tersebut kemudian menjadi tanggungannya.
Sementara jika tidak terdapat hak wajib atau hak wajib yang akan jatuh tempo pemenuhannya, yang harus ditunaikan oleh seseorang, maka makna jaminan (dhoman) tersebut tidak cocok diberlakukan pada orang tersebut. Sebab, tidak terjadi pemindahan hak seseorang kepada pihak lain. Akibatnya, jaminan (dhoman) semacam ini jelas tidak sah. Atas dasar inilah, apabila tidak terdapat hak wajib yang diterima oleh pihak yang mendapat jaminan (madhmun lahu) atas yang dijamin (madhmun ‘anhu), maka jaminan (dhoman) tersebut tidak sah. Sebab, disyaratkan bagi pihak penjamin (dhomin) agar menjamin barang, apabila barang tersebut hilang atau rusak, atau menjamin hutang baik ia menjamin secara praktis, apabila pada saat itu hak tersebut berupa hak wajib dan jatuh temponya, ataupun menjamin dengan kemampuan (kekayaannya), apabila hak tersebut belum jatuh tempo pemenuhannya. Apabila yang dijamin (madhmun ‘anhu) tersebut tidak harus mendapatkan jaminan, baik pada saat itu juga, ataupun dengan kekayaan pihak penjamin (dhamin), maka jaminan (dhoman) tersebut tidak sah. Sebab, hal-hal yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu) tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin (dhamin).
Sebagai contoh, ada seseorang menerima pakaian dari orang lain, lalu orang tersebut berkata kepada pemberi pakain tadi: “Berikanlah pakaianmu kepadanya, aku yang akan menjaminnya.” Lalu pakain tersebut hilang, maka apakah pihak penjamin (dhamin) tersebut harus membayar harga pakaian tersebut kepada pemilik pakaian? Jawabnya adalah, apabila pakaian tersebut hilang bukan karena perbuatan pihak yang mendapat jaminan (madhmun lahu), juga bukan karena kecerobohannya, maka dalam hal ini penjamin (dhamin) tadi tidak mempunyai kewajiban apapun, sebab madhmun ‘anhu tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Jika pihak penerima pakaian tersebut tidak mempunyai apa-apa, maka pihak penjamin (dhamin) tentu lebih tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Atas dasar inilah, maka hak tersebut haruslah berupa hak wajib atas yang lain, yang harus diterima oleh yang dijamin (madhmun ‘anhu) atau suatu kewajiban yang akan jatuh tempo pemenuhannya, sehingga jaminan (dhoman) tersebut layak disebut sebagai sebuah jaminan.
Hanya saja, yang dijamin (madhmun ‘anhu) dan pihak yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu) tersebut tidak disyaratkan harus ma’lum (sudah jelas), sebab jika pihak yang dijamin tersebut tidak diketahui pun tetap sah jaminannya. Jika seseorang berkata: “Berikanlah pakaianmu pada tukang cuci itu.” Kemudian dia menjawab: “Aku khawatir, dia akan menghilangkannya.” Lalu orang tadi berkata lagi: “Berikanlah pakaianmu kepada tukang cuci itu, akulah yang akan menjaminnya jika hilang.” Sementara orang tadi tidak menentukan tukang cuci yang mana. Maka, jaminan semacam ini tetap dinilai sah. Apabila orang tadi memberikan pakaian tersebut kepada tukang cuci, lalu pakaian tersebut hilang, maka orang tadi harus menjaminnya, meskipun orang yang dijamin (madhmun ‘anhu) tadi masih majhul (belum jelas). Demikian halnya, kalau dia mengatakan: “Fulan itu adalah tukang cuci yang mahir, setiap orang mencucikan kepadanya, akulah yang akan menjamin para tukang cuci itu.” Maka, transaksi semacam ini juga sah, meskipun pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu) tersebut masih majhul.
Dalil-dalil tentang jaminan (dhoman) menjelaskan, bahwa jaminan (dhoman) itu merupakan pemindahan hak seseorang kepada orang lain, dan bahwa jaminan (dhoman) tersebut merupakan jaminan atas suatu hak wajib, yang tegas. Adalah jelas, bahwa di dalam jaminan (dhoman) tersebut terdapat pihak penjamin (dhamin), pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu) dan pihak yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu). Adalah juga jelas, bahwa jaminan (dhoman) tersebut tanpa disertai kompensasi (imbalan). Dan pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu) dan madhmun bisa jadi sama-sama masih majhul.
Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ dari Jabir, ia berkata:

[1]”Rasulullah SAW pernah tidak bersedia menyalatkan (mayat) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya). Rasulullah disodori jenazahnya (untuk dishalatkan), kemudian beliau bersabda: ‘Apakah ia mempunyai hutang?’ Mereka menjawab: ‘Benar, yaitu dua Dinar.’ Kemudian beliau bersabda: ‘Shalatkan sahabat kalian.’ Kemudian Abu Qathadah Al Anshary berkata: ‘Biarlah hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah.’ Maka, beliau lalu mau menyalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau bersabda: ‘Aku lebih utama bagi setiap mukmin dari diri mereka sendiri. Maka, barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan warisan maka, harta warisan itu bagi pewarisnya.'”[1]

Dalam hadits ini, Abu Qathadah jelas telah memindahkan pemilikan hartanya kepada si mayat dalam menunaikan hak harta yang harus ditunaikan oleh si mayat. Jelas pula, bahwa dalam transaksi jaminan (dhaman) tersebut ada penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun ‘anhu) dan yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu). Bahwa jaminan (dhaman) adalah menunaikan hak harta tanpa suatu kompensasi (imbalan) apapun. Jelas pula, bahwa pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu), yaitu si mayat dan pihak yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu), yaitu orang yang berpiutang adalah sama-sama majhul, tidak jelas. Hadits ini jelas telah mengandung syarat-syarat sah dan tidaknya jaminan (dhaman) serta syarat terwujud dan tidaknya transaksi jaminan (dhaman) tersebut.
Inilah jaminan (dhaman) yang sah menurut syara’. Maka, dengan mencocokkan perjanjian asuransi pada jaminan –dimana perjanjian asuransi hanya sekedar janji– kita temukan, bahwa asuransi tersebut tidak memenuhi seluruh syarat yang dinyatakan oleh syara’ sehingga asuransi tersebut sah, dan transaksinya diakui oleh syara’.
Di dalam asuransi tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain secara mutlak. P.T. asuransi tidak menjaminkan hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pemegang polish asuransi. Di sini tidak ada jaminan, maka asuransi tersebut menjadi batil. Dalam asuransi juga tidak terdapat hak penerima tanggungan pada seorang pun yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karena tidak ada hak harta bagi penerima tanggungan pada seorang pun, yang kemudian ditanggung oleh P.T. Asuransi. Di sini juga tidak ada hak harta, maka P.T. asuransi juga tidak menanggung hak harta apapun, sehingga jaminannya bisa disebut jaminan (dhaman) menurut syara’. Tanggungan yang diberikan oleh P.T. asuransi, atau harga barang, atau uang yang diserahkan oleh P.T. asuransi tersebut ternyata tidak diterima oleh penerima tanggungan ketika transaksi tersebut ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan kemudian, sehingga jaminan (dhaman) tersebut sah menurut syara’. Dengan demikian, P.T. asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan –baik tunai, maupun kredit– sehingga jaminan (dhaman)-nya tidak sah, dan mengakibatkan asuransi tersebut batil. Lebih dari itu, dalam asuransi tersebut tidak ada pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu), karena P.T. asuransi tersebut tidaklah memberikan jaminan (dhaman) kepada seseorang yang harus memenuhi suatu hak, sehingga bisa disebut sebagai sebuah jaminan (dhaman). Oleh karena itu, transaksi asuransi tersebut tidak mempunyai unsur-unsur dasar, dari jaminan (dhaman) yang wajib ditunaikan secara syar’i, yaitu adanya pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu). Hal itu karena di dalam sistem jaminan (dhaman) tersebut harus ada penjamin (dhamin), yang dijamin (madhmun ‘anhu), serta yang mendapatkan jaminan (madhmun lahu). Karena di dalam transaksi tersebut tidak ada madhmun ‘anhu, maka transaksi tersebut, menurut syara’ batal. Lagi pula ketika P.T. asuransi tersebut berjanji menyerahkan tanggungannya atau menyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau hilangnya barang maupun terjadinya kecelakaan, maka hal itu sebenarnya merupakan imbalan sejumlah premi yang diserahkan oleh pemegang polish. Artinya, asuransi tersebut adalah jaminan dengan imbalan. Ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat sah dan tidaknya jaminan (dhaman) adalah apabila pemberian jaminan tersebut tanpa imbalan apapun. Dari keberadaan asuransi yang mempraktikkan jaminan (dhaman) dengan imbalan, maka jelas merupakan bentuk jaminan yang batil.
Jelaslah, bahwa sejauh mana kekurangan perjanjian asuransi untuk memenuhi syarat jaminan (dhaman) yang telah dinyatakan oleh syara’, ditambah bahwa asuransi tersebut tidak memenuhi syarat terlaksananya suatu jaminan (dhaman), berikut syarat sah dan tidaknya. Dengan demikian, polish asuransi yang diberikan oleh asuransi untuk menjamin penyerahan sejumlah uang atau menjamin harta adalah batil dari segi asasnya. Karena itu, secara keseluruhan asuransi itu statusnya batil, menurut syara’.
Atas dasar inilah, maka hukum asuransi secara keseluruhan, menurut syara’ adalah haram. Hukum ini mencakup semua jenis asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi barang, atau asuransi harta benda dan lain-lain. Keharamannya, terletak pada transaksinya yang batil. Selain itu, janji yang diberikan oleh P.T. asuransi pada saat penandatanganan transaksi tersebut adalah janji yang batil. Sehingga perolehan harta melalui, transaksi yang sejenis, atau perjanjian semacam ini adalah haram, yang dikatagorikan memakan harta dengan jalan batil, serta termasuk dalam katagori harta-harta yang kotor.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: