Oleh: politisimuslim | April 18, 2007

LEGALISASI HUKUM SYARIAT ISLAM

Pemaparan

Legalisasi hukum-hukum syara’ bisa dilakukan oleh individu dan bisa pula oleh jamaah. Gambaran seorang individu yang melakukan legalisasi hukum syara’ ialah ketika mengadopsi satu hukum syara’ oleh dirinya sendiri dan dia bertanggung jawab terhadap hukum yang diambilnya. Adapun legalisasi dalam gambaran jamaah adalah ketika pemimpin jamaah tersebut melegalisasi (mengadopsi) hukum syara”, baik jamaah ini terbatas pada sekelompok Muslim atau jamaah yang mencakup seluruh kaum Muslim. Apabila jamaah ini terbatas pada sekelompok orang Muslim, partai misalnya, maka pemimpin partai tersebut akan mengadopsi hukum-hukum syara’ yang dipandangnya layak untuk membangun tubuh partainya dan mampu membangkitkan umat. Seluruh individu atau anggota partai tersebut harus mengadopsi hukum yang telah diadopsi pemimpinnya sehingga terwujud integritas partai dari sisi pemikiran dan gerak politisnya.
Siapa saja yang menyimpang dari hukum yang diadopsi, sekali pun hanya satu hukum, dia dianggap telah keluar dari keanggotaan partai tersebut. Apabila jamaah ini tidak terbatas pada sekelompok orang, tetapi seluruh umat, maka pemimpin umat atau khalifah akan mengadopsi hukum-hukum syara’ yang dipandangnya layak untuk menyelesaikan persoalan umat dan mengatur semua urusan kehidupan mereka. Aktivitas legalisasi atau adopsi ini adalah sesuatu yang urgen dilakukan oleh setiap penanggung jawab negara, seperti pemimpin negara, wali (gubernur), serta para qadhi (hakim), agar hukum atau keputusan yang diambilnya tidak menyalahi apa yang telah diadopsi, tanpa memperhatikan apakah hukum tersebut sesuai dengan pemahamannya ataupun ijtihadnya.
Kebiasaan kaum Muslim pada masa lalu adalah mengambil sendiri hukum-hukum Syariat Islam dari Kitabullah dan Sunah Rasulullah saw. Para qadhi ketika menyelesaikan perselisihan, selalu menggali hukum-hukum syara’ yang mereka lakukan sendiri. Begitu pula halnya dengan penguasa, mulai dari khalifah, wali, dan ‘amil (setingkat walikota atau bupati) selalu menggali sendiri hukum-hukum syara’.
Adakah contoh hal tersebut? Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy’ari dan Syuraih, keduanya adalah qadhi yang selalu menggali hukum syara’ dengan berdasarkan ijtihad masing-masing. Demikian pula Mu’adz bin Jabal, yang menjabat sebagai wali pada masa pemerintahan Rasulullah saw., selalu menggali dan menetapkan hukum di daerah kewenangannya. Abu bakar dan Umar ra ketika keduanya menjadi khalifah selalu menggali hukum sendiri dan menetapkannya bagi seluruh rakyat berdasarkan ijtihad masing-masing. Mu’awiyah dan Amr bin ‘Ash, keduanya menjabat sebagai wali, juga selalu menggali dan menetapkan sendiri hukum syara’ di daerah kewenangannya.
Bagaimana bila terjadi perbedaan penggalian hukum antara khalifah dengan yang lainnya?
Apabila seorang khalifah telah mengadopsi suatu hukum syara’ pada satu masalah yang berkaitan dengan kepentingan kaum Muslim, maka dia akan memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum tersebut. Kemudian, seluruh rakyat melaksanakannya dan meninggalkan pendapat dan ijtihad masing-masing. Hukum syara’ dalam hal ini menegaskan, “Perintah imam wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin”.
Adakah bukti hal tersebut? Abu Bakar ra telah mengadopsi jatuhnya ucapan talak tiga tetap sebagai talak satu. Begitu juga dalam hal pembagian harta rampasan perang kepada kaum Muslim, yaitu diperlakukan sama rata, tanpa memperhatikan siapa yang lebih dulu memeluk Islam atau pertimbangan lainnya. Kaum Muslim pada saat itu mengikutinya, termasuk para wali dan qadhi. Akan tetapi, ketika Umar ra berkuasa, beliau mengadopsi hukum yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar dalam dua peristiwa itu. Dalam hal talak, Umar menjatuhkan ucapan talak tiga sebagai tiga kali talak. Begitu juga beliau membagikan harta rampasan perang berdasarkan siapa yang lebih dulu memeluk Islam atau yang lebih membutuhkannya.
Kaum Muslim semuanya mengikuti pendapat ini, termasuk para qadhi dan wali. Pada saat terjadi ekspansi (perluasan wilayah) yang mencapai negeri Iraq, Umar mengadopsi hukum tanah yang statusnya sebagai ghanimah (rampasan perang) menjadi milik Baitul Mal yang tetap berada di tangan para pemiliknya, dan tidak dibagikan kepada pasukan yang turut berperang, atau kepada kaum Muslim.
Keputusan ini diikuti oleh para qadhi dan wali dan sebagian besar Sahabat yang tadinya menentang keputusan ini. Akhirnya, para Sahabat mengikuti keputusan Umar ra setelah terjadi diskusi. Hal ini merupakan Ijma Sahabat yang menguatkan bahwa seorang Imam berhak melegalisasi (mengadopsi) hukum-hukum tertentu serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakannya. Setelah itu, wajib untuk mereka menaatinya, sekalipun bertentangan dengan ijtihad masing-masing.
Dalam perkara ini, adakah kaidah syara’ yang masyhur?
Tentu saja, berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa kaidah syara’ yang sangat masyhur di antaranya,“Sulthan (khalifah) berhak melegalisasikan perundang-undangan sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul. Adapula kaidah,“Perintah imam dapat menghilangkan perselisihan”, juga kaidah,“Perintah imam harus dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin”.
Apa pengaruh yang muncul dengan adanya kaidah syara’ ini bagi para khalifah setelah masa Sahabat?
Para khalifah setelah Sahabat selalu melegalisasi berbagai hukum tertentu. Contoh nyata, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, ketika beliau melegalisasi hukum-hukum syara’ yang tercantum dalam buku al-Kharaj–karangan Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah yang termasyhur–yang menyangkut masalah perekonomian, kemudian beliau memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di dalam buku itu. Pernah pula pada satu saat, terpikir oleh Khalifah Harun al-Rasyid untuk mengadopsi kitab Muwaththa’ karangan Imam Malik. Namun, dia mengurungkan niatnya itu karena merasa seolah-olah dirinya adalah pemimpin yang akan membiarkan rakyatnya, kemudian mereka akan dipaksa melaksanakan keputusannya.
Dengan meneliti peristiwa legalisasi hukum yang dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, dan juga pengakuan para fuqaha terhadap diadopsinya hukum-hukum dalam masalah perekonomian, dan dibatalkannya pengadopsian kitab Muwaththa karya Imam Malik, kita mendapati bahwa hukum-hukum yang diadopsi oleh seorang khalifah itu adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan sesamanya dalam muamalah harta dan perekonomian, khususnya untuk menyatukan pendapat kaum Muslim dalam perkara tersebut. Adapun interaksi manusia dengan Rabbnya, yaitu perkara akidah dan ibadah, manusia diberikan keleluasaan mengikuti pendapat Imam mana pun yang dipercayainya. Apabila disatukan pendapat orang-orang dalam perkara seperti ini, malah akan menimbulkan perpecahan dan tekanan bagi mereka.
Hasil dari adanya sikap seperti ini, pada saat seorang pemimpin jamaah ataupun partai Islam yang mengadopsi hukum dalam rangka membangun tubuh jamaah atau membangkitkan umat, dia harus menghindari legalisasi hukum-hukum akidah dan ibadah ketika telah mengadopsi semua hukum muamalah yang jumlahnya banyak.

Diskusi

Tanya: Mengapa legalisasi hukum yang dilakukan oleh pemimpin jamaah disebut sebagai legalisasi dari jamaah secara keseluruhan, padahal yang melakukannya hanya seorang saja?
Jawab: Legalisasi hukum sebuah jamaah memang hanya dilakukan oleh pemimpinnya saja, tetapi pembahasan Hadis tentang legalisasi hukum jamaah menjelaskan bahwa semua orang dalam jamaah tersebut harus mengambil hukum yang telah diadopsi oleh pemimpinnya, inilah gambaran sebuah jamaah.
Tanya : Apakah ada perbedaan antara legalisasi hukum yang dilakukan oleh pemimpin partai (tanpa dibatasi pada partai mana pun) dengan pemimpin kaum Muslim?
Jawab: Tentu saja berbeda. Di dalam sebuah partai, setiap anggotanya diikat dengan pemikiran yang telah diadopsi oleh pemimpinnya. Adapun adopsi yang dilakukan pemimpin umat atau khalifah tidak mengikat setiap individu dengan pemikiran khalifah tersebut, tetapi diikat dari segi pengamalannya. Dalam konteks ini, setiap wali, qadhi, maupun kaum Muslim harus melakukannya untuk menghilangkan perselisihan di antara mereka.
Tanya : Dalil mana yang menunjukkan wajibnya para qadhi, wali, dan kaum Muslim terikat dengan hukum yang telah dilegalisasi oleh khalifah?
Jawab: Dalilnya adalah Ijma Sahabat ketika di masa Abu Bakar dan Umar ra mereka bersepakat agar para qadhi, wali, dan kaum Muslim melaksanakan hukum yang telah dilegalisasi oleh mereka berdua, seperti dalam perkara talak (cerai), pembagian harta rampasan perang, dan yang lainnya.
Tanya : Dari mana kita mendapatkan petunjuk bahwa wajib bagi semua anggota sebuah partai untuk mengadopsi hukum yang telah diadopsi oleh pemimpinnya?
Jawab: Hal ini kita dapati dari kaidah syara’ yang berbunyi, “Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib”. Integritas pemikiran sebuah partai merupakan perkara yang urgen karena mustahil partai bisa eksis tanpa adanya kesatuan pemikiran atau tanpa adanya adopsi yang dilakukan oleh seluruh anggota partai terhadap semua pemikiran yang telah diadopsi pemimpinnya. Dengan demikian, menjadi satu keharusan bagi semua anggota untuk terikat dengan pemikiran yang telah diadopsi agar dia bisa menjadi bagian dari partai tersebut.
Tanya : Apa yang dimaksud dengan kaum Muslim menggali sendiri hukum syara’ dari Kitabullah dan Sunah Rasulullah?
Jawab: Maksudnya, kaum Muslim memahami dan melakukan penggalian hukum dari kedua sumber tersebut. Kaum Muslim di masa Rasul saw. dan Sahabat tidak memerlukan kehadiran mujtahid yang menggali hukum-hukum syara’ dari Kitabullah dan Sunah. Hal ini karena adanya pengamatan mereka terhadap perbuatan Rasul dan turunnya risalah, serta kejernihan bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan Sunah yang mereka kuasai. Semua ini memudahkan mereka dalam memahami nas-nas syara’ dan melakukan penggalian hukum-hukum syara’ yang diperlukan dalam kehidupan mereka.
Tanya: Mengapa para qadhi bisa melakukan penggalian hukum sendiri ketika menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat?
Jawab: Seorang qadhi dapat melakukan penggalian hukum sendiri dari nas-nas syara’ setelah jelas baginya masalah yang dihadapi, kemudian dia melakukan ijtihad. Bisa pula dia memperoleh hukum syara’ yang telah diadopsi khalifah, dan khalifah memerintahkan semua qadhi yang ada dalam wilayah Daulah untuk mengambil hukum yang telah diadopsinya. Para qadhi di masa Rasul saw. dan masa Sahabat pada umumnya termasuk ulama ahli fiqih sehingga khalifah perlu mengadopsi hukum bagi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menggali sendiri hukum-hukum syara’ dari al-Quran dan Sunah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
Tanya: Lalu, mengapa para wali di masa dahulu bisa melakukan sendiri penggalian hukum-hukum syara’?
Jawab: Mereka juga adalah fuqaha (ulama ahli fiqih). Pada saat itu, tidak ada satu wilayah pun yang dipimpin kecuali oleh orang yang ahli dalam memahami al-Quran dan Sunah, selain kefasihan bahasa Arab yang mereka miliki. Hal ini menjadikan mereka mampu menggali hukum syara’ sendiri tanpa membutuhkan legalisasi hukum dari khalifah yang siap pakai, kecuali hanya pada sebagian kecil persoalan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar ra.
Tanya : Apa maksudnya perintah imam itu harus dilaksanakan, baik lahir maupun batin?
Jawab: Imam, Amirul Mukminin, atau Khalifah kaum Muslim adalah pemimpin Daulah Islam. Perintahnya harus dilaksanakan secara lahir maupun batin. Maksudnya, setiap orang yang memiliki kekuasaan di dalam Daulah, seperti qadhi, wali, maupun ‘amil wajib menjalankan hukum bagi persoalan kaum Muslim yang telah dilegalisasi oleh khalifah dengan lapang dada. Kemudian, mereka menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi dengan hukum tersebut, tanpa ada kesalahan. Lalu, mereka tidak ragu menjalankannya, meskipun bertentangan dengan pendapat mereka.
Dalam hal ini hak untuk melegalisasi hukum ada pada khalifah. Ini berkaitan dengan penerimaan secara batin. Adapun penerimaan secara lahir, tampak jelas pada majelis (forum) peradilan atau pemerintahan wali dan ‘amil saat masyarakat mendengar dan menaati apa yang sudah diputuskan dalam forum tersebut.
Tanya: Pertanyaan di atas berkaitan dengan pelaksanaan perintah imam secara lahir ataupun batin pada qadhi, wali, dan penguasa lainnya. Bagaimana pelaksanaan perintah imam ini pada kaum Muslim?
Jawab: Pada saat seorang qadhi memutuskan satu perkara berdasarkan pada keputusan imam, baik diketahui maupun tidak oleh masyarakat, atau pada saat wali atau ‘amil memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya, maka masyarakat umum harus mengikuti keputusan tersebut.
Tanya : Apa maksudnya Khalifah Abu Bakar ra memutuskan bahwa jatuhnya ucapan talak tiga tetap sebagai talak satu, sementara itu Umar ra mengatakan sebagai talak tiga?
Jawab: Ketika seorang Muslim mengeluarkan kata talak kepada istrinya dengan ucapan talak tiga atau dia mengucapkan kata talak berulang-ulang sampai tiga kali dalam satu waktu, maka khalifah Abu Bakar menganggap hal itu tetap sebagai talak satu. Karena itu, suami itu bisa kembali kepada istrinya dalam masa ‘iddah tanpa harus melakukan akad baru dan memberi mahar. Adapun Amirul Mukminin Umar berpendapat, itu bukan talak satu, melainkan langsung talak tiga. Maka dari itu, baik suami maupun istri terhalang untuk bersatu kembali–pada masa ‘iddah atau sesudahnya–kecuali apabila si istri telah menikah dengan laki-laki lain dan digauli olehnya, kemudian laki-laki lain ini menalaknya. Dengan demikian, apabila mantan suami yang pertama menginginkan kembali pada wanita tadi, dia harus melakukan akad nikah dan memberi mahar padanya.
Tanya : Apa maksudnya Khalifah Abu Bakar membagikan harta rampasan perang kepada kaum Muslim dengan pembagian yang sama rata, tidak memperhatikan kebutuhan ataupun siapa yang lebih dulu memeluk Islam, sedangkan Amirul Mukminin Umar memperhatikan adanya kebutuhan serta siapa yang lebih dulu masuk Islam di antara kaum Muslim?
Jawab: Peristiwa ini terjadi pada saat pembagian harta ghanimah (hasil rampasan perang). Abu Bakar ra membagikan harta tersebut sama rata, tidak memperhatikan siapa yang lebih dulu memeluk Islam dan siapa yang lebih membutuhkan harta tersebut di antara kaum Muslim. Adapun Umar ra membedakan pembagian harta tersebut, beliau mengutamakan orang yang lebih dulu masuk Islam dan memberi mereka jumlah yang lebih banyak dari orang yang baru memeluk Islam. Selain itu, Umar memberikan harta lebih banyak kepada orang yang lebih membutuhkan; kepada orang yang lebih dekat kepada Rasulullah saw.; dan kepada Ahlul Bait. Perbedaan keputusan ini didasarkan pada ijtihad masing-masing.
Tanya: Apa makna kaidah yang berbunyi,“Sulthan/khalifah berhak melegalisasikan perundang-undangan sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul”?
Jawab: Maknanya, bagi seorang penguasa yaitu Amirul Mukminin diperbolehkan untuk melegalisasi hukum-hukum syara’ sesuai dengan banyaknya masalah yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslim.
Tanya: Apa makna kaidah yang berbunyi, “Perintah imam dapat menghilangkan perselisihan”?
Jawab: Ketika dua orang mujtahid menghadapi banyak masalah yang terjadi pada aspek peradilan ataupun pemerintahan, keduanya mempunyai ijtihad yang berbeda satu sama lain. Hasilnya, hukum syara’ yang digali oleh mereka juga berbeda. Saat itulah, seorang khalifah dibutuhkan untuk melegalisasi satu hukum syara’ tertentu untuk satu masalah tertentu. Pada saat itu pula, para qadhi ataupun wali wajib untuk mengambil dan melaksanakannya sehingga perbedaan tadi dapat diatasi, dan mereka melaksanakan perintah Imam.
Tanya: Adakah contoh terjadinya pemaksaan terhadap perkara akidah yang telah dilegalisasi oleh pemimpin, sepanjang kehidupan kaum Muslim?
Jawab: Pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun, al-Mu’tashim dan Waatsiq–para khalifah bani ‘Abasiyah. Mereka menganiaya Imam Ahmad bin Hambal agar mengambil pemikiran yang telah diadopsi, yaitu bahwa al-Quran adalah makhluk karena keberadaan al-Quran merupakan sesuatu yang baru.
Tanya : Adakah penjelasan yang lebih banyak lagi mengenai dampak diadopsinya hukum-hukum akidah dan ibadah terhadap partai-partai Islam?
Jawab: Melegalisasi atau mengadopsi hukum-hukum akidah dan ibadah akan menimbulkan penyimpangan pada kehidupan seseorang maupun jamaah. Yang demikian itu karena akidah adalah pemikiran mendasar yang digunakan oleh pemeluknya untuk mengatur dan mengarahkan kehidupannya. Demikian pula dengan ibadah, hukum ibadah merupakan ketentuan tentang cara dan bentuk seseorang melakukan hubungan dengan Penciptanya.
Apabila suatu partai Islam mengadopsi hukum akidah dan ibadah, maka hal itu nantinya akan menghalangi siapa pun yang ingin bergabung di dalamnya karena perbedaan pemahaman akidah atau hukum ibadah yang telah diadopsinya. Akhirnya, partai ini akan menolak keanggotaan orang yang berbeda tadi. Selain itu, apabila dicermati, perkara akidah dan ibadah dalam Islam bisa menyempit dan juga meluas menurut kelompok Ahlus Sunnah, Syi’ah, Khawarij, dan yang lainnya.
Dengan demikian, partai yang telah mengadopsi hukum akidah dan ibadah menjadi milik satu kelompok atau mazhab tertentu, serta tidak bisa menjadi milik seluruh kaum Muslim. Apabila ini terjadi, maka tidak benar partai seperti itu mengajak untuk kebangkitan kaum Muslim dan kebaikan bagi mereka.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: