Oleh: politisimuslim | April 18, 2007

SYARIAT ISLAM DALAM MENGATASI KRIMINALITAS

Kriminalitas di negara ini kian meningkat. Realita ini menjadikan negara yang mengadopsi sistem hukum sekuler ini amburadul, tak karuan, parah, dan mencemaskan. Kriminalitas itu sendiri terjadi diberbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, boleh dibilang tiada ada hari tanpa kriminalitas. Setiap hari kita bisa saksikan berbagai pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik mengupas liputan mengenai berbagai kriminalitas. Beragam kriminalitas kerap muncul dan menghiasi berita media. Sebenarnya, di samping berita yang terliput, masih banyak lagi kriminalitas lain yang lepas dari liputan media. Banyak faktor pertimbangan ketidakmunculan laporan kriminalitas yang seharusnya mengemuka. Pertama, mungkin korban mendiamkan karena ada teror atau tekanan, Kedua, mungkin karena malu diopinipublikkan, Ketiga, mungkin karena ketidak-percayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum, dan lain-lain.
Pelaksanaan hukum di Indonesia memiliki banyak kelemahan atau kekurangan. Paling tidak ada tiga faktor signifikan yang melatarbelakangi kelemahan tersebut, yakni: Pertama Produk Hukum, Kedua Penegak Hukum, dan ketiga Sanksi (Hukuman).

1. Produk Hukum
Pada dasarnya hukum yang berlaku sekarang ini adalah produk hukum penjajah (Belanda) yang semula diperuntukkan bagi orang-orang Eropa (Belanda). Namun, belakangan konsep hukum tersebut bergeser karena hukum positif Belanda peruntukkan juga untuk jajahannya (Indonesia). Pada dasarnya, setiap penjajah memiliki motif dan alasan tertentu, mengapa harus menjajah. Setidaknya ada tiga alasan fundamental yang mendorong penjajah (belanda) menguasai negeri jajahannya (Indonesia).
Pertama, misi ekonomi (Mission of Economic). Selama lebih kurang tiga setengah abad, Belanda telah menguras habis harta kekayaan negeri jajahannya (Indonesia) guna membangun negaranya. Berbagai kemajuan yang dicapai Belanda saat ini merupakan andil dari pengerukan masif negeri jajahannya. Salah satu contohnya, biaya membangun kota Amsterdam (Belanda) diperoleh dari hasil menjajah.
Kedua, misi agama (Mission of Religion). Selama menjajah, Belanda melancarkan program kristenisasi di negeri jajahannya (Indonesia). Akan tetapi, misi agama ini tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena mengakar dan kentalnya semangat beragama (Islam) dari penduduk pribumi. Ditambah lagi, peran ulama yang berjibaku menghempas lajunya program kristenisasi tersebut. Boleh dibilang, misi ini relatif kurang berhasil. Namun, di provinsi tertentu pemeluk agama kristen relatif berhasil, seperti di Indonesia bagian Timur.
Ketiga, misi Penegakan Hukum (Mision of Law Supremation). Kendati negara Indonesia telah bebas dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda, tapi bukan berarti bangsa Indonesia bisa melepaskan atribut-atribut milik penjajah (Belanda). Sebab, dalam bidang-bidang tertentu kita masih mengadopsi perangkat peraturannya, termasuk hukum. Selama menjajah, Belanda–Negara yang dijuluki negeri kincir angin–telah menerapkan hukumnya terhadap negeri jajahannya termasuk Indonesia.
Secara kualitatif, hukum positif (khususnya produk penjajah/Belanda) memiliki banyak kelemahan. Kita bisa kaji berbagai produk hukum penjajah (Belanda) tersebut. Dalam hukum Belanda yang kita adopsi sekarang, mengenal apa yang disebut hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum atau undang-undang yang mengatur persoalan publik, misalnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHD, (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Hukum Tatanegara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), dan lain-lain. Adapun hukum (undang-undang) privat adalah hukum yang mengatur persoalan individu dengan individu, misalnya KUHPerdata.
Produk-produk hukum tersebut adalah hasil pikiran manusia (Belanda). Produk hukum tersebut lahir melalui rekayasa pikiran penjajah Belanda tentu saja sebagai manusia memiliki keterbatasan. Semua produk hukum yang dihasilkan tersebut, masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kendati para pemikir dan akademisi hukum sadar dan mafhum kelemahan hukum tersebut, mereka tetap saja enggan untuk membuang atau melepaskan hukum-hukum tersebut. Ironinya, mereka malah sibuk menyiapkan sebuah lembaga (badan) dengan nama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang tugas dan fungsinya adalah untuk menyempurnakan produk-produk hukum buatan Belanda tersebut dan memformulasikan hukum positif Belanda tersebut dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia.
Secara kuantitatif ternyata hukum positif tersebut banyak jumlahnya, tapi tidak berlaku efektif. Kendati secara kuantitatif terlalu banyak, tapi para pemikir hukum dan akademisi hukum sekuler merasa harus melengkapi hukum (undang-undang) tersebut dengan perangkat hukum (undang-undang) tambahan. Apa yang menyebabkan pertambahan ini? Ternyata yang melatar-belakanginya karena hukum (undang-undang) masih mengandung kelemahan-kelemahan, sehingga dipandang perlu merumuskan perangkat peraturan pelaksananya. Suatu hal yang menarik dari pergulatan pemikiran para pemikir dan akademisi hukum sekuler yang loyal dan tergila-gila dengan hukum buatan manusia tersebut adalah bahwa dengan tersusunnya perangkat hukum pendukung, bertujuan menjamin kepastian dan keadilan hukum. Pertanyaannya, benarkah itu? Jawabnya, tentu tidak. Sebab, kendati perundang-undangan dan perangkat pendukung telah dilahirkan, namun kerapkali terjadi pelanggaran hukum. Misalnya, tentang agraria, kehutanan, kelautan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan sebagainya.

2. Penegak Hukum
Pelaksana hukum dalam tatanan hukum positif di Indoensia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Kendati dalam ketentuan perundangan lembaga-lembaga ini terpisah, namun masih memiliki jalur koordinasi ke atasnya, hingga ke presiden. Lembaga-lembaga tersebut tidak ada yang bebas dan independen karena garis koordinasi bersifat vertikal bertanggung jawab kepada kepala negara.
(1) Kepolisian. Kendati jajaran kepolisian kian berbenah dengan semboyan profesionalisme dan melayani kepentingan masyarakat, tapi dalam praktiknya kerap terjadi distorsi kebijakan. Masyarakat sering mempertanyakan eksistensi pihak kepolisian ini. Pertama aspek kemaksimalan tugas, Kedua Sensitivitas problem/kriminalitas masyarakat, Ketiga, Kejujuran dan Kenetralan Tugas. Badan (lembaga) yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat ternyata sekarang menjadi lembaga angker dan menakutkan. Sebagai pengayom masyarakat, agaknya pihak kepolisian belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Lembaga ini kerapkali menuai kritikan dari masyarakat dari tahun ke tahun.
(2) Kejaksaan. Badan (lembaga) ini juga bukan tidak luput menuai kritikan. Cukup banyak kasus-kasus besar yang menghebohkan dipeti-eskan tanpa alasan yang jelas. Berbagai rentetan kasus yang menjadi perhatian publik (masyarakat) masih banyak yang belum dilimpahkan ke pengadilan. Tampaknya badan (lembaga) ini terlalu banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan. Kelemahan itu, bukan hanya dari sisi upaya pihak kejaksaan untuk mengajukan pelaku kejahatan tersebut ke Pengadilan, melainkan juga pelaku kejahatan yang sudah divonis pengadilan pun melengkapi ketidak-berdayaan hukum dan perangkat pendukungnya. Misalnya, Edi Tansil–adik Hendra Rahardja–pada tahun 1992 sempat menghebohkan negara dan masyarakat dengan strategi dan taktik katebelecenya, mengelabui pejabat tinggi ketika itu–Sudomo dan JB Sumarlin–dan mengorupsi uang negara 1,3 triliun. Pada masa itu, nilai uang tersebut sungguh sangat besar dan mencengangkan. Ia sudah dipidana dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan sempat beberapa saat mendekam dipenjara, tapi dengan menggunakan berbagai taktik licik ala mafia ia berhasil kabur dari penjara. Kini, ia bebas berkeliaran ke mana saja ia mau sambil menikmati uang yang telah ditilepnya itu.
Memang, lembaga ini memiliki banyak masalah yang juga meresahkan masyarakat. Jaksa selaku Penuntut Umum telah juga ternoda, karena ulah sebagian oknum jaksa nakal dan silau dengan materi. Kenakalan jaksa tidak hanya dalam kasus-kasus yang telah dilimpahkan di Pengadilan. Kenakalan itu juga di luar Pengadilan.[1] Misalnya, kasus-kasus yang masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Di tingkat penyelidikan atau penyidikan kerap terjadi penyalahgunaan wewenang.[2] Tertuduh/tersangka atau keluarganya bisa saja melobi jaksa yang menyelidik/menyidik kasusnya dan meminta kasusnya di-peties-kan atau istilah formalnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan).[3]
(3) Kehakiman. Departemen kehakiman hingga kini belum mampu memberantas kenakalan para hakim di seluruh negeri ini. Betapa tidak, sebenarnya munculnya cibiran tentang mafia peradilan lebih ditujukan kepada para hakim. Kita tahu, wajah hukum negeri ini telah dicoreng dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi karena praktik vonis yang tanpa dasar atau cenderung menurut selera para hakim. Kenakalan hakim tersebut ternyata meresahkan salah seorang Hakim Bismar Siregar, S.H. Dalam berbagai kesempatan, seminar, diskusi dan lain-lain, ia selalu mengimbau agar para hakim hendaknya memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Kendati, seorang Bismar berkali-kali bersuara keras terhadap koleganya, namun tetap saja kenakalan yang berbalut kejahatan dunia peradilan masih menghiasi wajah hukum negeri ini.[4] Begitu hebatnya praktik nakal para hakim tersebut membuat berang mantan orang nomor satu departemen kehakiman almarhum DR. Baharuddin Lopa, S.H. Beberapa saat setelah pelantikannya, tugas pertama yang dilakukannya adalah menertibkan para hakim yang nakal. Ia membuat maklumat kepada seluruh hakim. Ketika itu, cukup banyak hakim yang mendapat sanksi administratif dalam berbagai bentuk. Salah salah satu sanksi tegas yang diberlakukannya adalah memindahkan mereka ke daerah yang terpencil di wilayah Indonesia. Kini, setelah almarhum Lopa meninggal dunia dan diganti Yusril Ihza Mahendra demam lama berjangkit kembali.
Dari hari ke hari, Lembaga ini kerap ditunding melahirkan hakim nakal. Putusan-putusan hakim sering mengusik hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, Si raja “Kayu Bob Hasan” yang telah menggunduli ratusan ribu hektare tanah dan hutan lindung divonis hanya beberapa tahun saja. Dirut BI, Syahril Sabirin yang diduga bermasalah dengan kebijakan moneternya telah divonis bebas. Tommy Soeharto yang seabrek-abrek kejahatannya, divonis hanya 15 tahun penjara. Anehnya, beberapa hari mendekam dipenjara, Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra tanpa dasar dan alasan yang rasional memberi keringanan masa tahanan (remisi). Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus kelas kakap yang belum dapat dituntaskan pihak Kejaksaan.[5]
Sebenarnya, praktik mafia peradilan tidak hanya ditujukan kepada dua lembaga tersebut, tapi harusnya perlu juga mencermati benar dan terukur pekerjaan Pengacara. Sekarang ini, tugas pengacara banyak mengalami perubahan fungsi. Semula mendampingi klien dan membelanya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan (litigasi dan nonlitigasi).[6] Kini, sudah bergeser menjadi calo perkara dan pelobi kasus. Meski tidak semua, tapi kebanyakan pengacara menangani perkara karena pertimbangan finansial, sekalipun mereka harus mematikan hati nurani. Menariknya, ukuran keberhasilan (menang) suatu kasus bukan karena kemampuan analisis cerdas pengacara dalam mengotopsi dan menggali dasar hukum kasus yang sedang ditangani, melainkan berdasarkan kalkulasi seberapa banyak uang klien yang akan disuguhi kepada hakim yang menangani suatu kasus.

3. Sanksi (Hukuman)
a. Masa hukuman pelaku tindak pidana
Sanksi hukuman yang terdapat dalam berbagai hukum (peraturan perundangan) yang berlaku sangat ringan sekali. Hukuman pelanggar berbagai tindak pidana sebagaimana yang dituang dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) memuat sanksi yang sangat rendah. Bisa disebut hingga kini KUHP belum banyak berubah sejak penjajahan Belanda hingga sekarang. Dengan konsepsi KUHP ini, mungkinkah hukum bisa membuat jera dan menyadarkan masyarakat ?.
b. Peraturan tidak membuat sanksi yang tegas
Dalam berbagai kesempatan kita menyaksikan pemerintah beserta aparat penegak hukum telah membuat peraturan di sekitar masyarakat. Kendati peraturan telah dibuat berikut dengan hukuman/sanksinya, tapi tetap saja peraturan tersebut diabaikan atau ekstremnya tidak diacuhkan. Mengapa? Karena, pemerintah dan aparat hukum tidak secara sungguh-sungguh memiliki good will untuk menertibkan masyarakat dalam menciptakan keteraturan hidup. Artinya, setelah peraturan dibuat, kontrol terhadap pelanggar masih bisa ditolerir. Walhasil, peraturan yang dipajang hanya sebatas imbauan moral an sich, tanpa bisa menyentuh kepedulian masyarakat. Misalnya, di pasar perbelanjaan sering kita temukan papan pengumuman kepada para pedagang, “Jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempat yang tersedia”. Kendati, pengumunan telah dibuat, namun para pedagang masih terus saja melanggarnya, seakan tidak memedulikan adanya pengumuman.

Di samping itu, lambatnya sistem peradilan di Indonesia menjadi problem tersendiri. Sistem peradilan di negara ini terbagi atas 4 sistem, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Setiap peradilan tersebut memiliki sistem bertingkat, mulai tingkat rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Selain itu, dalam sistem peradilan hukum positif berlaku upaya hukum, seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (herziening).[7]
Dengan sistem ini, perkara di tingkat atas yakni Mahkamah Agung (MA) menjadi bertumpuk.[8] Untuk menunggu perkara di Mahkamah Agung diputuskan, maka para pencari keadilan harus menunggu sekitar 2-3 tahun lamanya. Tidak heran jika masyarakat pencari keadilan terus-menerus mendesak Mahkamah Agung agar segera memproses dan menuntas kasus-kasus tersebut.[9]

Mencermati Kelemahan Mendasar Hukum Positif Barat (Eropa)
Sudah menjadi konsensus nasional bahwa semua produk hukum Belanda masih diberlakukan dengan alasan pertimbangan guna mengisi kevakuman dan untuk menjamin kepastian hukum, sambil menunggu diselesaikannya produk hukum nasional.[10] Harus diakui, kendati Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad, namun negara ini masih belum mempunyai undang-undang yang berisi hukum nasional produk sendiri. Undang-undang yang ada masih berupa peninggalan Belanda dengan beberapa tambal sulam produk lembaga legislatif.[11] Ironi, Indonesia yang sudah 3,5 abad dijajah Belanda dan telah pula memaksakan hukumnya diberlakukan, ternyata sepeninggalnya Belanda dari bumi nusantara ini, masih mau mengambil sistem hukum Belanda tersebut. Seharusnya, Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam ini mengambil hukum Islam, bukan sebaliknya menambalsulamkan sistem hukum Belanda yang secara faktual terbukti buruk. Selanjutnya, sadar dengan kelemahan dan keterbatasan kemampuannya dalam membuat hukum dan perundang-undangan, seharusnya para pemikir dan akademisi hukum melakukan upaya mandiri dengan menggali dari khazanah Islam , yakni syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunah.
Bandingkan hukum Islam dengan hukum positif tersebut. Pelaksanaan syariat Islam bertujuan menjamin keselamatan atas lima hal, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada hukum positif. Dengan dalih menjamin hak asasi manusia, hukum pidana positif mempunyai penilaian lain atas beberapa hal. Hukum Islam memandang perbuatan zina pada dasarnya sebagai jarimah (kejahatan), sedangkan hukum pidana positif memandangnya sebagai delik aduan. Di dalam hukum pidana positif, sekalipun seorang istri berbuat zina, tetapi suami tidak mengadukan perbuatan istrinya, maka perzinaan dianggap tidak pernah ada. Demikian pula dengan laki-laki dan perempuan yang belum sah menikah. Bila mereka berzina secara sukarela tanpa pemerkosaan, maka perzinaan dipandang tidak pernah terjadi. Ahmad Azhar Basyir menilai bahwa latar belakang hukum pidana positif itulah yang kemudian mengakibatkan banyak hubungan perzinaan dalam masyarakat. Akibat yang lebih, luas prostitusi pun dilegalkan.[12]
Diakui atau tidak, realita merajalelanya kriminalitas menunjukkan bahwa eksistensi hukum Barat telah gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan telah gagal pula memanusiakan manusia. Hukum positif merupakan produk kehendak rakyat tanpa terikat dengan agama. Apa saja yang dikehendaki rakyat, jika didukung oleh suara mayoritas, maka dilegalkan menjadi sebuah hukum. Hukum dengan sendirinya berubah-ubah sesuai dengan keinginan suara mayoritas rakyat. Jika arus suara mayoritas menghendaki suatu hukum tertentu, maka suara minoritas termarginalkan. Walhasil, dengan prinsip-prinsip ini banyak dijumpai hukum (undang-undang) yang bertentangan dengan norma agama dan etika.
Di Barat, hak hidup bebas dan mandiri sudah diberlakukan terhadap pria dan wanita yang telah berumur 17 tahun. Mereka ini bebas berbuat sesuka hatinya. Tidak boleh siapa pun melarangnya termasuk orang tuanya. Aturan mereka memperbolehkan sepasang insan untuk hidup bersama dalam satu atap. Di Barat, seorang anak diberi pendidikan tentang hak dan kewajibannya. Seorang anak tidak boleh dipukul orang tuanya. Jika dipukul maka si anak bisa melapor ke polisi, karena tindakan orang tuanya dinilai abuse (pelecehan).
Tentu paradigma ini sangat bertentangan dengan Islam. Kita tahu, jika seorang anak sudah berumur 10 tidak shalat, maka orang tuanya harus memukulnya agar ia shalat. Jadi, dengan konsepsi hukum kufur tersebut, bagaimana mungkin orang tua bisa mengajarkan anak agar memahami agama (Islam) dengan benar? Di Barat, kehidupan homoseksual dan lesbian dipandang sah-sah saja, asal suka sama suka, serta tidak menganggu privasi orang lain. Bahkan, jika mereka mau mereka dapat meminta pendeta untuk mengawinkan mereka di gereja. Menariknya, bahkan pemerintah membantu memfasilitasi penyelenggaraan pesta kaum homo dan lesbian sedunia. Sydney dan Paris merupakan dua kota besar dunia yang terkenal sarang homo dan lesbian. Setiap tahun mereka berkumpul memeriahkan pestanya dengan nama Mardi Grass.

Masih Haruskah Hukum Positif Itu Kita Pertahankan?
Berbagai bentuk kriminalitas tersebut sangat meresahkan masyarakat yang cinta dengan ketenangan, ketenteraman, kepastian hukum, dan keadilan. Di satu sisi, kriminalitas terus-menerus meningkat dalam berbagai bentuk. Di sisi lain, aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh dan maksimal memberantas segala bentuk kejahatan. Walhasil, masyarakat bersikap apatis dengan pelaksanaan hukum di negeri ini. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan sistem hukum yang ada. Masyarakat menilai hukum yang ada tidak mampu menjadi terminal akhir untuk memperoleh keadilan. Lantas, apa yang mesti kita perbuat? Haruskah kita pertahankan hukum positif yang secara faktual telah gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat? atau, adakah solusi lain yang efektif mengatasi kriminalitas tersebut?
Sudah seharusnya ada perubahan secara mendasar dan totali terhadap sistem hukum yang ada. Sudah selayaknya tercerabut dan tercampakkan hukum positif itu, karena secara empiris terbukti telah gagal. Kemudian, harus dilihat kembali khazanah Islam (hukum Islam), karena secara empiris terbukti telah memberikan keamanan, ketenangan, dan keadilan, baik bagi muslim maupun nonmuslim.
Mengapa harus hukum Islam? karena hanya dengan hukum Islam seluruh permasalahan kriminalitas bisa diatasi. Islam adalah agama yang sempurna dibandingkan agama yang lain. Di dalam hukum Islam terjamin ketaatan dan kebaikan. Di dalam hukum Islam termuat sanksi yang tegas dan mengikat pelaku kejahatan. Bagi pelanggar hukum Islam akan dikenakan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Esensi sanksi dalam hukum Islam bertujuan menghukum dan mengadili pelaku kriminalitas. Sanksi merupakan keharusan. Tanpa sanksi, hukum diibaratkan macan ompong. Tanpa sanksi pula hukum tidak bermakna apa-apa. Dan, itu artinya hukum hanya akan menjadi pajangan atau hiasan saja.

Hukum Islam Berpihak Kepada Kebenaran dan Keadilan
Praktik peradilan hukum positif mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran hukum. Penyelewengan itu justru dilakukan aparat penegak hukum (Jaksa dan Hakim) yang bermain mata dengan pihak-pihak tertentu yang menginginkan kasusnya dimenangkan atau diringankan. Praktik jual beli putusan pengadilan berjangkit di mana-mana, sehingga kerapkali kita dengar sindiran sinis “mafia peradilan”. Tentu berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa takwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah Swt berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS an-Nisaa’ [4]: 135).

Menurut Bismar Siregar, prinsip hukum Islam tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum sekuler (Barat).[13] Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman/had potong tangan. Usamah ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, “Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya” (HR Bukhari dan Muslim).[14] Perkara lain, Khalifah Usman ibn Affan memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah ibn Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar ibn Khattab) karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi, eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda). Juga perkara, Khalifah (Kepala Negara Negara Khilafah Islam) Ali bin Abi Thalib r.a yang berselisih dengan seorang Yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan Khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.
Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tegas. Adapun asas penerapan hukum Islam, pertama, ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga Negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dari bumi Allah ini.[15]
Allah Memerintahkan Manusia Agar Melaksanakan Hukum Islam
Hukum positif yang merupakan hasil rekayasa pikiran manusia sangat paradoksal dengan hukum Islam. DR. Taher Azhari mengemukakan bahwa substansi hukum positif (Barat) berbeda dengan hukum Islam. Hukum Islam dilandasi oleh akidah dan akhlak, sedangkan hukum Barat mengabaikan keduanya. Norma agama dan susila di mata mereka di luar norma hukum. Pada masa penjajahan Belanda, Van Vollenhoven (sarjana Belanda) mengeliminasi hukum Islam dan mengedepankan hukum adat. Ia sengaja menerima dan mengenalkan pemberlakuan hukum adat dengan tujuan mencampakkan hukum Islam. Dengan kemampuan rekayasa berpikir piciknya, ia membuat rumusan bahwa hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam. Pendapatnya segera mendapat kritikan dan protes dari para pemikir Islam yang concern dengan hukum Islam, semisal Prof. Hazairin, S.H. Dengan tajam, Hazairin menanggapi teori Van Vollenhoven sebagai teori iblis. Hazairin mengatakan bahwa pendapat Vollenhaven tanpa dasar dan tendensius. Taher Azhari menilai bahwa sarjana Barat di masa lalu telah salah paham memahami hukum Islam. Alasannya, sarjana barat hanya mengkaji hukum Islam dengan parameter Barat. Mereka tidak memberikan peran pada hukum yang bersumber dari agama.
Islam adalah agama sempurna. Tidak ada sistem hukum di muka bumi ini sesempurna Islam. Allah Swt. berfirman:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلاِسْلاَمَ دِ يْنًا﴾
“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS al-Maa-idah [5]: 3).

Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum dan keadilan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya Nidzam al-Uqubat bahwa sanksi di dalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni Had, Jinayat, Ta’zir, dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat) memiliki fungsi pencegah dan penebus. Syeikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya Fikr al-Islam menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.[16]
Di dalam al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengannya dan mencampakkan sistem hukum buatan manusia:

]فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ[
“Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan (al-Quran) dan janganlah kamu mengikuti hawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu” (QS al-Maa-idah [5]: 48).

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْ قِنُوْنَ﴾
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maa-idah [5]: 50). [17] Wallahu a’lam bi ash-shawab

Falsafah Hukum Sanksi dalam Islam

Islam menganggap bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (al-qabih). Adapun yang dimaksud dengan tercela (al-qabih) adalah perbuatan-perbuatan yang Allah cela. Itu sebabnya, suatu perbuatan tidak dianggap jahat, kecuali jika ditetapkan oleh syara’ bahwa perbuatan tersebut tercela. Ketika syara’ telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan tersebut disebut kejahatan, tanpa melihat lagi apakah tingkat dan jenis kejahatan tersebut besar ataupun kecil. Syara’ telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (dzunub) yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.
Kejahatan sendiri bukan berasal dari fitrah manusia. Kejahatan bukan pula semacam “profesi” yang diusahakan oleh manusia. Kejahatan bukan juga ‘penyakit’ yang menimpa manusia. Kejahatan (jarimah) adalah tindakan melanggar aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan manusia lain. Allah Swt. telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya, yaitu meliputi naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri-naluri dan kebutuhan jasmani adalah potensi hidup manusia yang mampu mendorong manusia untuk melakukan pemenuhan terhadap potensi hidupnya. Manusia yang mengerjakan suatu perbuatan yang muncul dari potensi hidup tadi, adalah dalam rangka mendapatkan pemenuhan terhadap potensi hidupnya.
Meskipun demikian, membiarkan pemenuhan itu tanpa aturan, akan mengantarkan pada kekacauan dan kegoncangan. Juga akan mengantarkan pada pemenuhan naluri ataupun kebutuhan jasmani yang salah, atau pemenuhan yang tercela. Oleh karena itu, ketika Allah Swt. mengatur perbuatan-perbuatan manusia, Allah juga telah mengatur pemenuhan terhadap naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Jadi, pemenuhan potensi yang dimiliki manusia harus diatur dan sesuai dengan hukum. Syari’at Islam telah menjelaskan kepada manusia, hukum atas setiap peristiwa yang terjadi. Itu sebabnya Allah Swt. mensyari’atkan halal dan haram. Syara’ mengandung perintah dan larangan-Nya, dan Allah Swt. meminta manusia untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt. dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Jika menyalahi hal tersebut, maka manusia telah melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan kejahatan. Oleh karena itu, orang-orang yang berdosa harus dikenai sanksi (‘iqab). Dengan demikian, manusia dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya.
Perintah dan larangan tersebut tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Syari’at Islam menjelaskan bahwa bagi pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Allah Swt. akan memberi sanksi di akhirat bagi pelanggar, dan Allah juga akan mengazabnya kelak di hari kiamat. Firman Allah Swt:
]وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ@جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ[
“Beginilah (keadaan mereka). Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal” (QS Shâd [38]: 55-56).

Sanksi (‘iqab) disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي اْلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
“Dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS al-Baqarah [2]:179).

Maksud ayat tersebut bahwa di dalam pensyariatan qishash bagi kalian, yakni membunuh lagi si pembunuh, terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa (manusia). Sebab, jika pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Itu sebabnya, di dalam qishash ada jaminan hidup bagi jiwa. Pada ghalibnya, jika orang berakal mengetahui bahwa bila ia membunuh akan dibunuh lagi, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan tersebut. Dengan demikian, ‘uqubat (sanksi-sanksi) berfungsi sebagai zawajir (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai zawajir, sebab dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan.

Selain itu, sanksi di dunia bagi para pendosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia dapat menghapuskan sanksi di akhirat bagi pelaku dosa tersebut. Hal itu karena ‘uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Keberadaan uqubat sebagai zawajir, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindakan pelanggaran. Keberadaan ‘uqubat sebagai zawabir karena ’uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Dalilnya adalah apa diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit r.a. berkata:

«كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ r فِي مَجْلِسِ فَقَالَ: بَايَعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ تَسْرُقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا، وَقَرَأَ هَذِهِ اْلآيَةِ كُلُّهَا، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوْقِبُ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غُفِرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

“Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda) baginya, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau mengazab.”

Hadis ini menjelaskan bahwa sanksi dunia diperuntukkan dosa tertentu, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku dosa, dan ini akan menggugurkan sanksi akhirat.
Dengan demikian, tidak ada satu sistem hukum pun di dunia ini yang serupa sebagaimana sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) atas tindak kriminalitas, sekaligus sebagai penebus (jawabir) atas tindakan jahat yang telah dilakukan oleh si pelaku.

Keampuhan Syariat Islam karena Dorongan Takwa Individu dan Ketegasan Negara

Membicarakan tentang syariat Islam tidak bisa dipisahkan dengan akidah Islam. Sebab, syariat Islam muncul dan berasal dari akidah Islam. Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan dapat tegak di tengah-tengah masyarakat, kecuali masyarakat tersebut telah menjadikan akidah Islam (tentu juga syariatnya) sebagai pandangan hidup, serta sebagai ideologi (mabda)-nya. Dengan demikian, masyarakat tersebut memiliki ciri khas sebagai masyarakat Islam, yang menjalankan sistem hukum (peraturan) Islam secara total.
Al-Quran telah menggandeng keimanan dengan kerelaan untuk menerima dan menjalankan sistem hukum Islam. Firman Allah Swt.:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا﴾
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS an-Nisaa [4]: 65).

Ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara perkara akidah (yang menyangkut keimanan) dengan syariat (yang menyangkut sikap rela dengan pelaksanaan hukum Islam), tidak dapat dipisahkan. Lalu, menganggap bahwa muslim mana saja yang mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tidak mau menjalankan hukum-hukum Islam, bahkan menolak penerapan hukum Islam atas dirinya, atas masyarakat, dan atas negara, maka sama saja ia dengan orang yang tidak beriman. Seorang muslim tidak patut melawan dan menolak penarapan sistem hukum Islam. Rasulullah saw. bersabda:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتىَّ يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»

“Tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya (keinginannya) disesuaikan dengan apa yang telah didatangkan bersama aku (yaitu hukum-hukum Islam)”
Sungguh sikap penolakan dan perlawanan atas diterapkannya sistem hukum Islam yang tampak di sebagian masyarakat kaum muslim–terutama kalangan intelektualnya– sangat berbeda dengan sikap kaum muslim di masa Rasulullah saw. Ibnu Jarir berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Khilif, dari Sa’id bin Muhammad al-Harami, dari Abi Namilah, dari Salam maula Hafsh Abi al-Qasim, dari Abi Buraidah dari bapaknya, yang berkata, “Kami tengah duduk-duduk sambil minum di atas pasir, dan kami bertiga atau berempat. Di tengah kami terdapat bejana (berisi khamar), dan kami tengah minum-minum menikmatinya. Saat itu, Rasulullah saw menerima ayat pengharaman khamar (QS al-Maa-idah [5]: 90-91). Akupun datang kepada sahabat-sahabatku, lalu aku bacakan ayat tersebut sampai pada bagian akhir ayat (yaitu), ‘Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)’. (Ia berkata), sebagian masyarakat (saat itu) tengah memegang minuman di tangannya, sebagian lagi telah meminumnya, dan sebagian lagi (khamarnya) masih berada di dalam cangkirnya. Tatkala cangkirnya diangkat (hampir menyentuh bibirnya), maka seketika itu juga dicampakkannya cangkir dan wadah-wadah khamar, seraya (mereka) berkata, ‘Kami telah berhenti wahai Tuhan kami’ (Tafsir Ibnu Katsir, jilid II/118). Hanya masyarakat yang memiliki akidah mendalam dan terpatri di dalam jiwanyalah yang sanggup menyingkirkan hawa nafsu dan keinginannya yang jahat, seraya mendengar dan menaati apa saja yang berasal dari Allah Swt. dan Rasul-Nya.
Akidah pulalah yang mendorong al-Ghamidiyah mendatangi Rasulullah saw., memintanya untuk mensucikan dirinya dari perbuatan dosa (yaitu berzina). Dari ‘Abdullâh bin Buraidah dari bapaknya berkata:

«جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ قَدْزَنَيْتُ فَطَهِّرْنِيْ، وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ تُرَدَّدْنِيْ، لَعَلَّكَ تَرُدَّدْنِيْ كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزًا، فَوِ اللهِ إِنِّيْ لَحُبْلَى، قَالَ: إِمَّالاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِيْ: فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِّي فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: اِذْهَبِي فَارْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا اِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا»

Telah datang kepada Rasulullah saw., al-Ghâmidiyyah dan ia berkata, “Ya Rasulullah saw., aku telah berzina, sucikanlah aku!” Beliau saw. menolaknya. Besoknya ia berkata lagi, “Wahai Rasulullah mengapa engkau menolak aku, engkau menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma’iz. Demi Allah aku telah hamil”. Rasulullah saw. bersabda, “Jangan, pulanglah sampai engkau melahirkan.” Ketika ia telah melahirkan, ia mendatangi Rasulullah saw. kembali dengan anaknya yang berada di gendongan, seraya berkata, “Ini adalah anakku.” Rasulullah saw. bersabda, ”Pergi, dan susuilah sampai engkau menyapihnya!” Ketika ia telah menyapihnya, ia mendatangi Rasulullah saw. sambil membawa anaknya yang sedang menggenggam sepotong roti. Ia kemudian berkata, “Ya Nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan ia sudah bisa memakan makanan”. Lalu, anak itu diberikan kepada salah seorang laki-laki dari kaum muslim. Kemudian, Rasulullah saw. memerintahkan menanam wanita itu hingga dadanya, lalu memerintahkan manusia untuk merajamnya.

Untuk meraih keridhaan Allah Swt, dan kebahagiaan di akhirat, Ghamidiyyah bersedia mengakui perzinaannya, mendatangi Rasulullah saw untuk disucikan dengan diterapkan atasnya hukum rajam bagi pezina, kemudian dirajam hingga mati. Rasulullah saw. berkomentar tentang kesediaan Ghamidiyah untuk menerima hukuman rajam:

«لَقَدْ تاَبَتْ تَوْبَة لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ»

“Sungguh ia telah bertobat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah, sungguh akan mencakup semuanya.”

Mereka meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia agar sanksi akhirat bagi mereka gugur. Oleh karena itu Ghamidiyyah berkata kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah sucikanlah aku!” Mereka mengakui pelanggaran yang mereka lakukan agar mereka dikenai had oleh Rasulullah saw sehingga mereka terbebas dari azab Allah di hari akhir. Mereka rela menanggung sakitnya had dan qishash di dunia, karena takut azab akhirat. Oleh karena itu, ‘uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).
Seorang mukmin mengetahui bahwa Allah Swt. senantiasa mengawasinya, baik ia tengah sendirian, berduaan, maupun saat berada di tengah-tengah kerumunan manusia. Allah Swt. Maha Mendengar bisikan hati setiap manusia. Allah Swt. Maha Melihat apa pun yang manusia lakukan, baik disembunyikannya dari pandangan manusia maupun yang terang-terangan diperlihatkannya. Seorang mukmin juga menyadari bahwa pada hari Kiamat nanti ia akan dibangkitkan kembali, lalu akan dihisab seluruh amal perbuatannya. Hal ini adalah ketetapan yang pasti. Allah Swt. akan menghisab amal perbuatan baik ataupun buruk, meski seberat dzarrah sekalipun. Firman Allah Swt:
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ@وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (bakasannya) pula” (QS al-Zalzalah [99]: 7-8).

Dari sinilah Allah Swt. menjadikan hukum-hukum sanksi (‘uqubat) sebagai bentuk hukum praktis sekaligus sebagai metode pelaksanaan atas perintah ataupun larangan Allah Swt. bagi siapa saja yang melanggar kewajiban-Nya dan terjerumus dalam tindakan yang diharamkan-Nya.
Tatkala Allah Swt. mengharamkan perzinaan, maka Allah Swt. mensyariatkan hukum jilid (cambuk) atau rajam atas pelaku zina. Tatkala Allah Swt. mengharamkan minum khamar, maka Allah Swt. juga mensyariatkan hukum cambuk bagi peminumnya, serta mencela 10 orang yang terlibat di dlam proses produksi minuman khamar. Tatkala Allah Swt. melarang untuk membunuh seseorang, maka Allah Swt. juga mensyariatkan hukum qishash bagi pelanggarnya. Tatkala Allah Swt. melarang tindak pencurian, maka Allah Swt. mensyariatkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Tatkala Allah Swt. mewajibkan untuk menaati ulil amri (Khalifah), maka Allah Swt. mensyariatkan hukum bughat bagi para pembangkang. Tatkala Allah Swt. mewajibkan untuk selalu terikat dengan akidah dan syariat Islam, maka Allah Swt. mensyariatkan hukum riddah bagi orang-orang yang murtad. Selain itu, masih banyak lagi.
Semua itu menunjukkan bahwa tidaklah Allah Swt. dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu selain terdapat pula hukum-hukum (sanksi) bagi yang meninggalkannya. Begitu juga tidaklah Allah Swt. dan Rasul-Nya memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu, selain pasti dijumpai hukum-hukum yang berkaitan dengan ‘iqab (sanksi) atas pelakunya.
Pihak yang menjadi pelaksana atas seluruh hukum-hukum sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar adalah negara, melalui proses peradilan dengan menghadirkan terdakwa, pendakwa, saksi-saksi ataupun bukti. Dalam hal ini syariat Islam juga memiliki sistem hukum yang menjadi salah satu unsur dari sistem peradilan Islam, yaitu hukum-hukum tentang pembuktian (ahkam al-bayyinaat). Bukti merupakan hujah bagi si pendakwa untuk memperkuat dakwaannya. Bukti juga merupakan penjelas untuk memperkuat dakwaan. Oleh karena itu, bukti haruslah bersifat pasti dan meyakinkan. Untuk itu, Rasulullah saw meminta bukti-bukti haruslah meyakinkan:
«إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلاَّ فَدَعْ»

“Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari, maka bersaksilah. (namun) jika tidak, maka tinggalkanlah”.
Selaain itu, sikap yang tegas ditunjukkan oleh Rasulullah saw yang tetap menjatuhkan hukum potong tangan terhadap salah seorang wanita bangsawan yang kedapatan mencuri, meskipun Usamah bin Zaid (sahabat kesayangan beliau) meminta untuk tidak menjatuhkan sanksi tersebut. Lalu, Rasulullah saw. bersabda:

»إِنَّماَ هَلَكَ مَنْ كاَنَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا إِذاَ سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذاَ سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ«

“Kehancuran orang-orang sebelum kalian (diakibatkan) karena jika pembesar-pembesar mereka mencuri, mereka biarkan. Namun, jika orang yang lemah mencuri, mereka memotong (tangan)nya.”

Sikap tegas negara (dalam hal ini diwakili oleh sikap Rasulullah saw selaku kepala negara) tampak di dalam sabdanya:

«لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
“Seandainya Fathimah binti Muhammad kedapatan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya”. (HR al-Bukhari).
Berdasarkan paparan di atas, maka pelaksanaan sistem hukum Islam termasuk sanksi-sanksi, ditentukan oleh dorongan ketakwaan kaum muslim dan ketegasan negara di dalam menjalankan sistem hukum Islam. Apabila hal ini terwujud, maka fungsi hukum Islam sebagai pencegah (zawajir) dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, semua itu memerlukan eksistensi masyarakat Islam–yang memiliki ketakwaan tinggi–yang berada di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, yang menjalankan sistem hukum Islam secara total. Tanpa itu, mustahil!

[1] Jaksa Penuntut Umum Ari Priyo Agung dicopot posisinya karena diduga menerima suap senilai 400 juta rupiah dari tersangka narkoba Oryza Sativa. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memutuskan mengganti Jaksa tersebut dengan Jaksa yang lain. Lihat Harian Kompas, tanggal 10 Juli 2002.
[2] Tudingan Jaksa terima suap kasus Akbar Tanjung dikemukakan lima ormas, yakni Sekber Pokja Petisi 50, Forum Aliansi Partai-partai Islam, Komite Waspada Orde Baru, Gerakan Rakyat Marhaen dan HMI MPO. Namun, untuk melindungi korpsnya Kahumas Media Massa Kejagung Chuck Suryo Sumpeno membantah tudingan itu. Lihat Harian Kompas, tanggal 30 Juli 2002.
[3] Perkara tersangka pengusaha Sukamdani Sahid Gitosardjono dalam kasus dugaan korupsi dana BLBI sebesar 214 milyar rupiah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung RI. Kejagung RI mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada bulan Mei 2002. Kejagung beralasan bahwa perbuatan tersangka Sukamdani tidak termasuk tidak pidana korupsi. Lihat Harian Kompas, tanggal 8 Juli 2002.
[4] Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm.81.)
[5] Dalam rapat kerja Kepala Kejagung RI dengan DPR RI, salah seorang anggota komisi Julius Usman dari Fraksi PDIP mengkritik keras kinerja Kejagung RI, karena Kejagung Ri tidak ada bagusnya sama sekali. Lihat Harian Kompas, tanggal 16 Juli 2002.
[6] Untuk kepentingan pembelaan kliennya Tommy Soeharto, pengacara Elza Syarif, S.H. berupaya dengan cara apa pun termasuk menyuap saksi. Lihat Harian Riau Pos, tanggal 2 Juli 2002.
[7] Sunarto Soerodibroto, KUH dan KUHAP, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), hlm. 450.
[8] Di sela-sela acara Dies natalis ke-48 FH USU, Ketua MA Prof. DR. Bagir Manan, S.H. berkesempatan memberikan orasi ilmiah tentang penegakan supremasi hukum. Ia memaparkan bahwa jumlah perkara yang belum diputus MA mencapai 15 ribu perkara lebih. Lihat Harian Kompas, tanggal 12 Januari 2002.
[9] Dalam laporan sidang tahunan MPR 2001, Ketua Prof. DR. MA Bagir Manan, S.H. mengakui perlunya penyempurnaan pola kerja penyelesaian perkara, mengingat jumlah tunggakan perkara saat ini cenderung meningkat. Bagir Manan menilai bahwa penumpukan perkara disebabkan kurangnya tenaga hakim profesional, sistem manajemen kurang baik, administrasi yang tidak efisien dan kurangnya SDM untuk merespon situasi secara efektif. Lihat Harian Kompas, tanggal 26 Agustus 2001.
[10] Satochid Kertanegara, Hukum Pidana, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1981), hlm. 7.
[11] A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 114.
[12] Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 62-63.
[12] Sumber berita : Derap Hukum SCTV, bulan Juli 2002.
[12] Sumber berita : Liputan 6 SCTV, tanggal 10 Juli 2002.
[12] Sumber berita : Wawancara RCTI, tanggal 20 Mei 2002.
[12] Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000(, hlm.81.
[12] A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 114.
[12] Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 62-63.
[13] Bismar Siregar, op.cit., hlm.173.
[14] BKIM-IPB, Materi Dasar Islam, (Bogor : BKIM Press, 1996), hlm. 104.
[15] Hafidz Abdurrahman, Islam Pilitik dan Spritual, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998), hlm. 210.
[16] Islam Yusanto mentahqiq konsepsi Hukum Islam tersebut dua orang ahli hukum Islam. Lihat, Ismail Yusanto, Islam Ideologi Spritual Refleksi Cendikiawan Muda, ( Bangil : al-Izzah, 1998), hlm. 64-66.
[17] Hafidz Abdurrahman, Islam Pilitik dan Spritual, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998), hlm. 210.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: