Oleh: politisimuslim | April 21, 2007

BAITUL MAL

Baitul mal adalah bidang yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Oleh karena itu, tiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas di antara mereka, maka harta tersebut merupakan hak baitul mal, bahkan kadang kalau pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta tersebut telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak baitul mal, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena baitul mal ini mencerminkan sebuah bidang, bukan tempat. Tiap hak yang wajib diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk baitul mal. Apabila diberikan di dalam salah satu bidang baitul mal, maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran baitul mal, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak. Sebab, harta yang diserahkan kepada para penguasa kaum muslimin beserta pembantu-pembantu mereka, atau dikeluarkan melalui tangan mereka, maka hukum baitul mal berlaku untuk harta tersebut, baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya.

[1]Sumber Pemasukan Baitul Mal[1]
Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus baitul mal, serta tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur’an, dan tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tersebut, baik untuk urusan negara, maupun urusan umat. Hanya saja, seorang imam (khalifah) boleh saja memberikan harta zakat tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihadnya kepada siapa saja dari kalangan delapan ashnaf tersebut. Imam (khalifah) juga berhak untuk memberikan harta tersebut kepada mereka semua. Begitu pula pemasukan harta dari hak milik umum, juga diletakkan pada bagian khusus baitul mal, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Sebab harta tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, yang diberikan oleh khalifah sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi pandangan dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara’.
Sedangkan harta-harta yang lain, yang merupakan hak baitul mal, diletakkan pada baitul mal dengan harta yang lain, serta dibelanjakan untuk urusan negara dan urusan umat, serta delapan ashnaf, dan apa saja yang menjadi pandangan negara. Apabila harta-harta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, maka cukup dengan harta tersebut. Apabila tidak, maka negara harus mewajibkan pajak (dharibah) kepada seluruh kaum muslimin, untuk menunaikan tuntutan dari pelayanan urusan umat. Adapun tata cara pewajiban pajak ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syara’ kepada kaum muslimin. Apabila kegiatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, lalu kegiatan tersebut membutuhkan biaya sehingga bisa dilaksanakan oleh negara, maka negara boleh mewajibkan pajak kepada kaum muslimin agar negara bisa melaksanakan tugas tersebut. Adapun dalam masalah yang tidak wajib bagi kaum muslimin, semisal melunasi hutang si mayit, maka untuk melunasinya negara tidak boleh mewajibkan pajak. Apabila di dalam baitul mal terdapat harta, maka negara bisa melakukannya dengan harta tersebut, bila tidak ada, maka tugas tersebut gugur dari tanggungjawab negara.
Atas dasar inilah, maka negara boleh menarik pajak dalam keadaan tersebut, dan negara akan melaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk para fakir miskin, ibnu sabil, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad.
2- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk kompensasi, semisal pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya.
3- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk kemaslahatan dan kemanfaatan tertentu, bukan untuk kompensasi apapun, semisal pembukaan jalan-jalan, penggalian air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta urusan-urusan lain yang adanya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana umat akan menderita, bila tanpa kehadirannya.
4- untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal karena suatu keterpaksaan, semisal ada paceklik, angin taufan, gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.
5- untuk melunasi hutang-hutang negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin, yaitu hal-hal yang termasuk dalam salah satu dari keempat keadaan di atas, atau yang menjadi cabang dari keadaan-keadaan tersebut, serta keadaan apapun yang telah diwajibkan oleh syara’ atas kaum muslimin.
Yang termasuk dalam katagori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam baitul mal dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, adalah harta yang diperoleh oleh seorang ‘asyir dari kafir harbi dan mu’ahid, serta harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.
Apabila hak-hak baitul mal tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari baitul mal, maka harus diteliti terlebih dahulu: Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta fai’, maka kelebihan tersebut diberikan kepada orang-orang dalam bentuk pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta jizyah dan kharaj, maka baitul mal akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan baitul mal tidak akan membebaskan jizyah dan kharaj tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara’ mewajibkan jizyah dari orang yang mampu, dan mewajibkan kharaj dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam baitul mal hingga ditemukan delapan ashnaf yang mendapatkan bagian harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.

[1]Pengeluaran Baitul Mal[1]
Pengeluaran baitul mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:
1- Harta yang tidak bisa disimpan baitul mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak mereka yang akan diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada baitul mal, maka pembagiannya diberikan pada obyek-obyeknya –yaitu delapan ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur’an– sebagai pihak yang berhak, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam baitul mal tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka tidak seorang pun dari delapan ashnaf tadi yang berhak mendapatkan bagian dari bagian-bagian zakat tersebut. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
2- Baitul mal sebagai pihak yang berhak karena terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Hal itu adalah seperti nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana hak tersebut merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat hartanya ada maupun tidak ada, yakni baik harta tersebut ada maupun harta tersebut tidak ada di dalam baitul mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan karena pemberiannya diakhirkan, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi. Namun, apabila tidak khawatir terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah: [1]”Fa Nadhiratun Ila Maisarah.”[1] (maka, dilihat saja yang mudah), dimana pembagian tersebut bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
3- Baitul mal sebagai pihak yang berhak karena suatu kompensasi, yaitu adanya harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, lalu mereka meminta harta sebagai upah jasanya. Hal itu seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Dan hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana, pemberian tersebut merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak, yakni baik harta tersebut ada maupun harta tersebut tidak ada di dalam baitul mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak segera diserahkan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, kemudian negara melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah: [1]”Fa Nadhiratun Ila Maisarah.”[1] (maka, dilihat saja yang mudah), dimana pembagian tersebut bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
4- Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pemberiannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun. Dengan kata lain, pemberiannya diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Hal itu adalah semacam jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah-masalah lainya, yang adanya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada. Dan hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana, pemberian tersebut merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam baitul mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk hal-hal tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang paten tersebut. Setelah itu, pemberian tersebut diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran tadi melalui baitul mal. Karena yang diberi tadi berhak karena adanya suatu kemaslahatan, bukan karena adanya kompensasi. Dan, tidak adanya pemberian tersebut akan mengakibatkan penderitaan, maka hak mendapatkan pemberian tersebut ditentukan berdasarkan ada dan tidaknya harta tersebut. Apabila harta tersebut ada di dalam baitul mal, maka wajib diberikan dan kewajiban tersebut gugur dari kaum muslimin. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajiban tersebut menimpa kaum muslimin, sehingga berhasil dipenuhi dengan terpenuhinya harta tersebut dalam baitul mal, sehingga wajib bagi baitul mal.
5- Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pemberiannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun. Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan karena tidak adanya pemberian tersebut. Hal itu adalah semacam pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada, atau membuka rumah sakit baru, sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membangun jalan, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh, ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut, bukan pada saat tidak adanya. Maka, kalau di dalam baitul mal terdapat harta, wajib disalurkan untuk barang-barang tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari baitul mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.
6- Hak pemberiannya karena adanya unsur keterpaksaan, semisal ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin, seperti paceklik, angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh, maka hak pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Dimana, pemberiannya merupakan hak yang paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya mengenai kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu negara meletakkannya di dalam baitul mal, dan seketika itu disalurkan kepada yang berhak, kemudian hutang tersebut dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: